KPM Beras Bapanas Palas Pasemah Berkurang 95 persen

KPM Beras Bapanas Palas Pasemah Berkurang 95 persen

beras bapanas--bulog

PALAS,LAMPUNGNEWSPAPER - Pemangkasan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nasional (Bapanas) di Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas membuat khalayak tercengang.

Bagaimana tidak, jumlah beras Bapanas untuk periode Januari dipangkas habis, hingga 95 persen. Pemerintah Desa Palas Pasemah menganggap pemangkasan drastis tak wajar.

Sektetaris Desa Palas Pasemah, Faisal mengatakan, bantuan beras Bapanas untuk periode Januari  disalurkan melalui Kantor Pos. Beras diambil langsung oleg Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Kamis kemarin.

"Beras diambil tadi di Kantor Pos. KPM lansung yang ambil, tapi untuk periode Januari 2024 ini jumlah KPM hanya 22 keluarga," kata Faisal kepada Radar Lamsel, Kamis sore 

Yang membuat tercengang, sambung Faisal, jumlah bantuan beras Bapanas ini turun drastis dibanding Desember 2023 lalu. Secara tonase Palas Pasemah masih menerima beras sekitar 4.450 kilogram, namun di Januari 2024 bantuan beras Bapanas hanya 220 kilogram.

 BACA JUGA:Buaya Malang Sungai Sekampung Diringkus Warga

"Turunnya sangat jauh, Desember kita terima beras sekitar 4.450 kilogram. Tapi di Januari ini hanya 220 kilogram, turun drastis," sambung Faisal.

Kepala Desa Palas Pasemah, Evan Rastriandana bahkan menganggap pemangkasan ini tak wajar. Ia mengaku, hingga saat ini Pemerintah Desa Palas Pasemah belum mengetahui penyebab pemangkasan KPM bantuan beras Bapanas di periode Januari tersebut.

"Kalau Desember kemarin beras dari transporter didrop ke desa, sekarang di Kantor Pos. Kita juga belum tahu apa penyebabnya, apakah ada kesalahan data di Bapanas, kita enggak tahu. Kita minta keterang dari Kantor Pos ,mereka hanya penyalur," ucap Evan.

Evan mengungkapkan, pemangkasan juga menimbulkan banyak pertanyaan dari KPM. Lagi-lagi pemerintah desa yang menjadi sasaran masyarakat yang tak menerima bantuan beras Bapanas di bulan Januari.

"Ini tidak wajar karena hanya Palas Pasemah saja yang dipangkas secara drastis. Pemerintah desa yang jadi sasaran pertanyaan masyarakat. Seharusnya kalau mau dipangkas sekalian semuanya, supaya tidak ada pertanyaan," pungkasnya. (vid)

Sumber: