Pemprov Lampung Mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

Pemprov Lampung Mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

--

BANDARLAMPUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (3/5/2023). 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang memimpin Rakor tersebut menyebutkan bahwa angka inflasi nasional pada periode April 2023 sebesar 4,33% (yoy) atau 0,33% (mtm). Angka tersebut cukup menggembirakan bila dibandingkan situasi global yang sedang mengalami gejolak ekonomi.

"Inflasi kita, baik pekerjaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya bagus sehingga di angka yang terkendali," kata Mendagri.

"Terimakasih karena kita bekerja bersama-sama antara pusat dan daerah, sehingga angka inflasi relatif terkendali di angka 4,33%. Ini harus dipertahankan terus, agar situasi politik, keamanan, masyarakat bisa lebih tenang, dan pembangunan bisa berjalan," lanjut Mendagri.

Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, Inflasi ramadan dan lebaran 2023 lebih rendah dibanding inflasi ramadan dan lebaran tahun lalu. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga-harga periode ramadan dan lebaran 2023. Selain itu, inflasi pangan dapat ditekan yang ditopang aktivitas panen raya padi dan komoditas hortikultura sepanjang maret-april.

Adapun 3 kelompok pengeluaran yang memiliki andil tertinggi yang menyumbang inflasi pada periode April 2023 diantaranya kelompok transportasi, makanan minuman tembakau dan perumahan air listrik bahan bakar rumah tangga.

Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa meminta dukungan Pemerintah Daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan, yaitu dengan melakukan pemantauan realisasi penyaluran bantuan pangan (beras, daging, telur ayam). 

Selain itu, melakukan pemetaan pendataan Champion atau produsen pangan di wilayahnya masing-masing kemudian menyusun strategi kerjasama antar daerah guna stabilisasi wilayah defisit dan surplus. (*)

Sumber: