12 Koperasi Desa Merah Putih di Bandar Lampung Sudah Berjalan

BANDARLAMPUNG - Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KMP) di Kota Bandar Lampung kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, geliat usaha koperasi ini terus tumbuh. 

 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, mengatakan bahwa saat ini sudah ada 12 KMP yang beroperasi di berbagai wilayah, sementara 5 KMP lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi dan persiapan operasional.

 

“Alhamdulillah sampai hari ini ada 12 KMP yang sudah berjalan. Untuk 5 KMP lainnya masih dalam tahap proses, baik dari sisi perizinan maupun kesiapan pengurus. Kendala utama yang dihadapi saat ini masih seputar keterbatasan modal usaha serta sumber daya manusia pengurus koperasi yang perlu terus diberikan edukasi terkait tata kelola koperasi yang baik,” ujarnya.

 

Mengenai keberadaan kantor, kondisi KMP di Bandar Lampung cukup beragam. Beberapa koperasi masih menumpang di kantor kelurahan untuk menjalankan aktivitasnya, sementara yang lain sudah mampu menyewa bangunan sebagai kantor operasional. 

 

“Jadi memang masih ada yang belum punya bangunan sendiri, tetapi mereka berusaha menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing,” tambahnya.

 

Dalam hal bidang usaha, KMP di Bandar Lampung tidak hanya bergerak di satu sektor, melainkan sudah mulai merambah beberapa lini usaha yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. 

 

"Usaha yang dijalankan di antaranya adalah penjualan sembako, kegiatan simpan pinjam, penyaluran LPG, hingga jasa ekspedisi, " jelasnya. 

 

Riana menyebut, usaha-usaha ini dipilih karena memiliki prospek pasar yang luas dan bisa membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari.

 

Modal yang digunakan untuk menjalankan roda usaha koperasi sebagian besar dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi. 

 

Hingga kini, Riana memastikan bahwa belum ada KMP di Bandar Lampung yang mengajukan pinjaman modal ke pihak perbankan. 

 

“Semuanya masih bertumpu pada modal internal koperasi, jadi belum ada yang melakukan pinjaman ke bank. Tapi kita dorong ke depan supaya koperasi bisa lebih berani mengakses permodalan eksternal,” jelasnya.

 

Terkait dukungan pemerintah, Riana memastikan Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung tidak tinggal diam. Pihaknya telah memberikan pembinaan, pendampingan, serta pelatihan bagi para pengurus koperasi. 

 

Tercatat, 126 pengurus koperasi sudah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang difasilitasi oleh dinas. Selain itu, pemerintah juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan koperasi berjalan sesuai aturan.

 

“Ke depan, kita akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami sedang menyiapkan agenda pertemuan bisnis yang akan mempertemukan seluruh pengurus koperasi dengan BUMN maupun BUMD, sehingga koperasi bisa menjalin kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Selain itu, akan ada program pelatihan lanjutan untuk peningkatan SDM, karena kualitas pengurus merupakan kunci keberhasilan koperasi,” ungkapnya.

 

Dengan segala keterbatasan yang ada, KMP di Bandar Lampung tetap berkomitmen untuk menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. 

 

"Harapannya, koperasi ini tidak hanya menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan warga, tetapi juga mampu tumbuh menjadi penggerak ekonomi lokal yang kuat dan berdaya saing," tutupnya.

Sumber: