Menuju Tata Kelola Modern, Gubernur Lampung Dorong Transformasi Digital Berbasis Data

LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution di ruang kerjanya, Jum'at (18/7/2025). 

Dalam kesempatan tersebut Ahmadriswan menyampaikan bahwa peranan BPS adalah mensupport data yang berkualitas agar proses pembangunan dan pembuatan kebijakan di Provinsi Lampung dapat lebih terukur dan terarah. 

Ahmadriswan juga mengatakan bahwa tantangan terbesar bagi BPS saat melakukan survey di lapangan adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam menerima petugas BPS.

Dirinya memfokuskan pada pentingnya  intervensi parameter-parameter yang berkaitan dengan data yang akan diukur, karena data-data administratif sangat penting untuk memformulasikan data akhir. 

BACA JUGA:Gubernur Mirza Tegaskan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor

BACA JUGA:Gubernur Lampung Mirza Tinjau MPLS di SMAN 3 Bandar Lampung

Selain itu Ahmadriswan juga menyampaikan bahwa pendekatan intangible memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap pentingnya data dalam pembangunan suatu daerah. 

Gubernur Mirza sangat mengapresiasi kunjungan BPS, dirinya sangat menyadari pentingnya data yang terintegrasi sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah. 

"Saya orang yang sangat concern dengan data," ucap Mirza. 

Gubernur Mirza mengatakan bahwa dirinya telah mendorong pemerintah kabupaten/kota dengan memberikan insentif bagi Kabupaten/Kota yang berhasil dalam beberapa program strategis antara lain : program penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Pengendalian Inflasi Daerah dan pertumbuhan ekonomi. 

Karena menurutnya, capaian yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sangat mempengaruhi agregat data Provinsi Lampung secara keseluruhan. Diharapkan dengan pemberian insentif tersebut dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkompetisi secara positif berbasis data dalam memajukan daerahnya. 

Dalam sesi wawancara bersama Tim Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung terkait Isu kemiskinan di Provinsi Lampung, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa mekanisme pasar yang terjadi selama ini akibat adanya ketimpangan antara sektor hulu dan hilir. 

"Langkah pertama saya adalah bagaimana mengadjustment ikatan antara hulu sampai hilir terjalin, syaratnya satu yaitu tumbuhnya tidak boleh dari atas tapi harus dari bawah, harus dari desa, maka program-program itu saya mulai dari desa," terangnya. 

Sehingga dengan kebijakan pembangunan perekonomian di pedesaan diharapkan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi pedesaan yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa, dan tentunya akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung, karena menurut Gubernur Mirza hampir 70 persen penduduk Lampung tinggal di pedesaan. Artinya peningkatan kesejahteraan masyrakat di pedesaan akan sangat berdampak dengan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung. 

Sumber: