Pemkab Lampura Gelar Rakor Program Pemberantasan Korupsi

Pemkab Lampura Gelar Rakor Program Pemberantasan Korupsi

--

LAMPUNGUTARA.LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Aula Siger, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Senin (23/6/2025)

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Utara, H. Hamartoni Ahadis, didampingi oleh Wabup Romli, serta Sekretaris Daerah, H. Lekok.

Turut hadir seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Staf Ahli, Asisten I,II dan  III, serta jajaran pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen kolektif, dan tidak hanya bersifat seremonial.

BACA JUGA:Kunker ke Lampura, Gubernur Lampung Launching Program Desaku Maju di Desa Wonomarto

BACA JUGA:Bupati Lampura dan Forkopimda Hadiri Pengajian Akbar Halal Bihalal Bersama Ustadz Abdul Somad

Ia menekankan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan transparan.

Kita tidak hanya bicara soal pencegahan, tetapi juga konsistensi dalam membangun sistem yang mampu menutup celah praktik korupsi. MCP harus benar-benar dioptimalkan sebagai alat monitoring yang terintegrasi,” ujar Bupati.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP), yang merupakan salah satu instrumen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memantau capaian program pencegahan korupsi daerah.

Adapun beberapa fokus utama dalam rapat ini meliputi:

Evaluasi dan optimalisasi implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Penguatan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam pengawasan internal.

Pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pelaporan terstruktur dan peningkatan literasi anti-korupsi.

Pengembangan Zona Integritas di lingkungan OPD sebagai wujud komitmen reformasi birokrasi.

Sumber: