Wayharu Masih Terisolasi: Balai Besar TNBBS dan KLHK Batalkan Perjanjian Secara Sepihak

LAMPUNGNEWSPAPER.COM, PESISIR BARAT —Pembatalan sepihak perjanjian kerja sama penguatan fungsi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) oleh Balai Besar TNBBS menuai kritik dari berbagai pihak. Selain mendapat kecaman dari masyarakat Wayharu, langkah yang dinilai mengingkari hak-hak masyarakat itu juga disoroti DPRD Pesisir Barat (Pesbar). Menurut Muhyan (komisi I DPRD Pesbar), Wayharu merupakan wilayah masyarakat adat Marga Belimbing yang sudah ada sejak 1882, jauh sebelum Indonesia merdeka. “Pengakuan terhadap wilayah adat dan pemimpin adat (Sai Batin) sudah ada sejak dulu. Jadi jelas sejarahnya. Tidak boleh diabaikan begitu saja oleh siapa pun,” ujar Muhyan, baru-baru ini. Wakil rakyat dari Partai Perindo ini berharap, para pemimpin mulai dari gubernur hingga presiden turut serta melihat kenyataan yang ada di Wayharu. “Apa yang diteriakkan masyarakat setempat benar adanya. Pak bupati juga berulang kali menyampaikan hal yang sama. Kita bisa melihat langsung betapa sulitnya kehidupan saudara kita di sana karena minim fasilitas terutama infrastruktur jalan,” paparnya. Banyak hak-hak warga yang diamanatkan undang-undang belum berhasil dirasakan warga Wayharu yang jumlahnya 9.000 jiwa lebih. Bahkan, lanjut Muhyan, perjanjian kerja sama antara pemkab dengan BBTNBBS yang memungkinkan dibukanya isolasi terhadap Wayharu kini dibatalkan secara sepihak oleh BBTNBBS dan Kementrian LHK. “Sebagai wakil warga Wayharu, saya sangat kecewa atas pembatalan sepihak tersebut. Saya kecewa sebab pembangunan infrastruktur ke Way Haru sekarang tidak bisa dilanjutkan. Padahal pemerintah sudah menyiapkan persyaratan bahkan sudah menganggarkan dana yang dibutuhkan,” imbuhnya. Muhyan bahkan menyindir partai-partai besar yang selama ini telah menikmati dukungan politik dari masyarakat Wayhau pada pemilu lalu. Buat mereka yang sudah duduk di Senayan, atau bahkan sudah jadi menteri, agar tidak melupakan para pemilih dari Way Haru yang terpencil. Kepada partai-partai besar yang selalu minta suara dari Wayharu Muhyan mengingatkan, sekarang warga Wayharu butuh dukungan partai besar tersebut dalam bentuk keputusan yang memihak warga. “Tolong dilihat kondisi warga Way Haru yang sudah memilih kalian. Sekarang warga butuh dukungan kita semua,” pungkas Muhyan. Namun benarkah pihak BBTNBBS secara sengaja dan secara sepihak membatalkan PKS penguatan fungsi TNBBS di Wayharu? Benarkah lembaga di bawah Kementrian LHK yang berkantor di Kota Agung itu sengaja menghalangi upaya pemkab membuka isolasi bagi warga Wayharu? Hingga berita ini diturunkan, tidak ada konfirmasi dari pihak BBTNBBS. Saat ditemui dikantornya Rabu (22/6), Kepala BBTNBBS Ismanto tidak ada di tempat. Dari Kepala TU Rudiharto, diketahui bahwa Ismanto sedang dinas luar ke Medan. (lebih…)

Sumber: