Ketua KPK Apresiasi Keseriusan Gubernur Lampung Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Gubernur menambahkan bahwa pemerintah harus menjadi motor dalam memperkuat kolaborasi berbagai sektor untuk membangun kepercayaan publik.

“Lampung tidak akan maju jika tidak ada upaya memperbaiki diri. Pemerintah harus menjadi motor kolaborasi dengan pengusaha, petani, dan masyarakat. Kepercayaan publik adalah kunci,” ujar Mirza.

Rapat juga diisi pemaparan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama.

Dalam paparannya, disampaikan capaian pencegahan korupsi Pemerintah Daerah se-Lampung melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), sertifikasi aset, data pengaduan masyarakat, serta integrasi SPDP dari Kejaksaan dan Kepolisian.

Berdasarkan data resmi yang disampaikan oleh Bahtiar Ujang Purnama, capaian MCP Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mencapai angka 80, dengan rata-rata MCP pemda wilayah Lampung sebesar 52, dan rata-rata nasional sebesar 40. 

Angka tersebut menempatkan Provinsi Lampung dalam kategori tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, pada aspek Survei Penilaian Integritas (SPI), Provinsi Lampung juga menunjukkan peningkatan positif.

Indeks SPI Nasional tahun 2024 tercatat sebesar 71,53, meningkat dari tahun 2023 sebesar 70,97. Nilai SPI daerah di Provinsi Lampung berada pada rentang menengah ke tinggi, di antaranya Kabupaten Pringsewu dengan nilai 75,73, Kabupaten Lampung Selatan 71,68, Kabupaten Tulang Bawang 72,24, Kota Metro 75,59, dan Provinsi Lampung 67,52.

KPK menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integritas serta menutup ruang terjadinya korupsi melalui digitalisasi layanan, pengawasan anggaran, dan sertifikasi aset.

Kegiatan rakor tersebut juga dihadiri Wagub Lampung Jihan Nurlela, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Danang Suryo Wibowo, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, bupati dan walikota se Provinsi Lampung, Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Lampung, perwakilan DPRD Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya.

Sumber: