“Jika akan dibebankan kepada APBD secara total tanpa diikuti oleh pembiayaan dari pemerintah pusat, Lampung Utara akan terengah-engah,” jelasnya.
“Dan sudah kita sampaikan, kepada pemerintah pusat dengan pendekatan proporsional antara CPNS dan PPPK,” tambahnya.
Ia berharap, Formas yang diberikan pemerintah pusat nantinya, akan diiringi dengan sumber pembiayaannya.
Dengan harapan, formasi tersebut diikuti dengan sumber pembiayaannya. Karena Pegawai Negeri Sipil itu harus digaji,” timpalnya.
Dengan jumlah 130 kuota CPNS 2024 yang diajukan tersebut, pihaknya juga akan melihat kemampuan APBD.
“Untuk Lampung Utara ini, kita juga sudah menghitung secara real, berapa kebutuhan yang bisa untuk saat ini, untuk penggajian nya disediakan pada tahun 2025, kita lihat kemampuan APBD,” pungkasnya. (Prn/Apr)