“Bentuk pembangunan itu meletakkan anggaran untuk kepentingan masyarakat, dan kalau kita lihat jumlah siswa, maka ini harus dipelajari ya, Pak Lurah, Pak Camat, nanti dimasukkan di skala prioritas. Memang kalau soal anggaran itu, pemerintah memang tidak bisa secara sembarangan. Saya sarankan, ikuti administrasi yang benar. Saya instruksikan kepada Dinas Pendidikan ini ya, untuk memperhatikan itu dengan sebenar-benarnya,” tegasnya.
“Untuk tiang listrik, nanti Pemerintah Kota Metro akan berkoordinasi dengan pihak PLN untuk memasang tiang listrik tersebut. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan proses administratif, dari pihak pamong membuat surat untuk mengusulkan ke kelurahan, kemudian dari Lurah mengajukan surat tersebut sampai ke PLN, barulah nanti pihak PLN akan turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan lokasi atau bahkan pemasangan tiang listrik tersebut,” paparnya.
Sementara itu, mengenai fenomena anak putus sekolah, Wahdi sangat menyayangkan hal itu. Meski begitu, pemahaman yang baik sangat penting dan bisa dimulai dari pihak keluarga terlebih dahulu.
“Mengenai anak putus sekolah usia dini, itu harus dipastikan dulu penyebab daripada dia, sehingga menjadi putus sekolah itu kenapa? Karena kalau yang saya tahu, kebanyakan mereka itu adalah anak yang bekerja di usia dini, sehingga ketika disuruh sekolah oleh orang tuanya mereka sudah enggan,” ucapnya.
“Karena kalau soal biaya yang jadi permasalahan, nah pemerintah ini sangat banyak sekali program, apalagi Pemerintah Kota Metro. Hal itu tentu bisa untuk mengcover pembiayaan untuk anak sekolah tersebut,” tandasnya. (MRC)