Menurutnya, dugaan carut marutnya birokrasi di Lampura, ini dikarenakan memasuki tahun politik. Sebab, kata dia, di tahun 2024 mendatang akan diadakan pesta demokrasi yakni Pilkada, Pilgub, Pilpres dan Pileg.
“Tapi kalau kita amati, tidak separah kabupaten kita ini. Kita lihat kabupaten lainnya, anggaran sudah mulai bergulir untuk pembangunan baik infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Coba dirasakan dan dibandingkan dengan kabupaten Lampura kita ini,” kata dia
Untuk itu, pihkanya berharap kepada pemangku kebijakan dalam hal ini Bupati Lampura, Wakil Bupati, DPRD dan lainnya agar segera menyelesaikan dan mewujudkan pembagunan sesuai dengan janji politiknya pada saat mencalonkan diri.
“Kami masyarakat kecil, mengharapkan perbaikan jalan. Sehingga roda perekonomian masyarakat bisa membaik, jika jalan diperbaiki. Sampai saat ini masyarakat masih menunggu perbaikan itu,” keluhnya.
BACA JUGA:Banyak caleg Sosialisasi dan Mengajak Terpampang di Baliho
Senada dikatakan, Reza Afrilia warga Kotabumi Selatan. Menurutnya, seluruh pemangku kebijakan harus memikirkan masyarakat menengah ke bawah. Saat ini, masyarakat mengharapkan adanya perbaikan jalan yang ditopang dengan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
“Jangan sampai mendekati akhir tahun, pemerintah grasak-grusuk cepat-cepat melakukan penyerapan anggaran. Ini yang menjadi tradisi kita saat ini. Jadi harus dirubah agar kabupaten Lampura kita ini bisa lebih maju lagi,” kata pria berkacamata ini.
Pemerintah mengklaim terdapat peningkatan perekomian di tengah -tangah masyarakat. Namun, bisa dirasakan sendiri saat ini, tingkat kemiskinan dan kurangnya jumlah lapangan pekerjaan.
Contohnya kata dia untuk jalan Sriwijaya yang berada di Kelurahan Kotabumi, jalan itu padat dengan kendaraan yang melintas untuk aktifitas sehari-hari. Namun, kondisinya sangat memperihatinkan