4. Melakukan pendampingan kepada IKM dan UMKM untuk masuk dalam e-Katalog
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan P3DN
6. Mendorong OPD untuk meningkatkan belanja PDN melalui e-Purchasing di e-Katalog
7. Kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/unit kerja pengadaan barang/jasa untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM sejak tahap perencanaan, persiapan, pengadaan, persiapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.
Kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah kunci dalam mengatasi berbagai tantangan dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Gubernur berharap agar hasil dari rapat ini dapat mendorong langkah-langkah konkrit dan inovatif dalam penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penguatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
"Kita memiliki kesempatan untuk menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Lampung," pungkasnya.
Turut Hadir dalam Rakor, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP RI, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung diwakili oleh Koordinator Pengawas Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.(rls/npt)