JAKARTA,LAMPUNGNEWSPAPER.COM– Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri tersebut.
Menurut dia, Gibran menyampaikan keinginannya mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.
Meski demikian, Presiden Prabowo tidak secara langsung menolak keinginan Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo justru memberikan sejumlah saran, termasuk meminta Wakil Presiden itu menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan.
Prasetyo mengatakan, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara (PTUN).
"Di dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," ujarnya.
Secara terpisah, Gibran membenarkan telah bertemu dengan Prabowo pada Selasa pagi. Ia menyebut Presiden sebagai sosok yang sudah dianggapnya seperti ayah sendiri.
Dalam pertemuan itu, kata Gibran, Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait dinamika yang tengah berkembang. Salah satu saran yang diterimanya adalah tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN.
"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN," kata Gibran.
Gibran juga menyatakan akan menunjukkan seluruh dokumen pendidikannya, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S1). Untuk keperluan tersebut, ia berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujarnya.
Sementara itu, mekanisme pengunduran diri wakil presiden diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta sejumlah ketentuan perundang-undangan terkait.
Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).