Artinya, tidak semua korban memiliki keberanian, kesempatan, atau kekuatan untuk menyampaikan apa yang dialaminya. Sebagian mungkin memilih diam karena takut menghadapi konsekuensi akademik, kehilangan kesempatan bimbingan, atau mengalami tekanan sosial.
Karena itu, kampus tidak boleh menunggu kasus menjadi viral terlebih dahulu untuk menunjukkan keseriusan.
Hukum sebenarnya sudah memberikan instrumen yang cukup jelas.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6. Bahkan, Pasal 15 ayat (1) huruf b mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dilakukan oleh pendidik.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang penyalahgunaan posisi dan kepercayaan dalam hubungan pendidikan sebagai persoalan yang serius.
Selain itu, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi telah memberikan kewajiban dan mekanisme yang harus dijalankan oleh perguruan tinggi.
Aturan tersebut bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban birokrasi. Ada kewajiban melindungi korban, menjaga kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan, memastikan keberlanjutan hak pendidikan, serta menindaklanjuti laporan kekerasan.
Dengan demikian, tidak ada alasan bagi perguruan tinggi untuk bersikap pasif.
Saya memandang Unila perlu menjadikan persoalan ini sebagai momentum pembenahan menyeluruh. Jangan berhenti pada pemeriksaan satu orang. Evaluasi sistem pengawasan, pola pembimbingan mahasiswa, mekanisme pengaduan, hingga budaya relasi antara dosen dan mahasiswa.
Pimpinan universitas harus memastikan tidak ada dosen yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas hanya karena jabatan akademiknya.
Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, berikan sanksi administratif yang tegas dan proporsional. Apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan melalui aparat penegak hukum. Jangan sampai urusan kehormatan institusi dijadikan alasan untuk menutupi persoalan atau menyelesaikannya secara diam-diam.
Terlebih, apabila korban secara tegas menolak penyelesaian melalui jalan kekeluargaan, keputusan tersebut harus dihormati sesuai ketentuan hukum.
Saatnya membersihkan kampus dari perilaku predator seksual.
Pembenahan kampus harus menyentuh seluruh bentuk penyimpangan perilaku yang melanggar hukum dan etika. Tidak boleh ada ruang bagi pelecehan, pemaksaan, eksploitasi seksual, penyalahgunaan jabatan, maupun segala bentuk kekerasan seksual.
Kampus harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika. Tidak boleh ada toleransi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain.