publik," jelas Bamsoed.
Lalu, Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap diperlukan sebagai instrumen kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Namun penggunaannya harus transparan dan tepat sasaran.
"Penyesuaian belanja transfer, khususnya terkait dukungan pada pekon, perlu diimbangi dengan Penguatan kapasitas fiskal pekon, Pendampingan administrasi keuangan, Monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis, dan agar pembangunan di tingkat desa tidak terhambat," lanjutnya.
Fraksi Adem menekankan bahwa penyertaan modal harus memberikan dampak nyata bagi daerah.
"BUMD penerima modal wajib menunjukkan kinerja, transparansi, dan kontribusi nyata berupa dividen atau manfaat pelayanan publik. Pemda juga harus menyampaikan laporan evaluasi terhadap penyertaan modal yang telah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Terakhir Penyertaan modal tidak boleh bersifat simbolis atau administratif belaka, melainkan harus menjadi penggerak ekonomi daerah," pungkas dia.