BANDAACEH,LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), resmi mengangkat T. Emi Syamsyumi atau akrab disapa Abu Salam sebagai Penasehat Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 800.1/1117/2025, yang sekaligus meneguhkan peran strategis Aceh dalam memperkuat jejaring investasi global berbasis kekhususan dan otonomi khusus (Otsus).
Dalam tugas barunya, Abu Salam diarahkan fokus pada penguatan kemitraan dan kolaborasi strategis lintas sektor.
Agenda yang ia emban tidak main-main: mulai dari fasilitasi sistem pembayaran digital lintas negara antara Bank Aceh Syariah dan ActionPay (PT. Asia Pelangi Remiten), membuka keran investor luar negeri di bidang energi, properti, dan logistik, hingga advokasi investasi sektor riil seperti tambang emas, batu bara, galena, dan tembaga.
BACA JUGA:Mualem di Mata Anak Muda: Dekat, Peduli dan Didengar by PSI
BACA JUGA:CSR Disalurkan ke Luar Aceh, SAPA Desak Pemerintah Evaluasi PT PEMA
Selain itu, Abu Salam juga diberi mandat menyusun proposal investasi pabrik woodchip dan wood pellet berbasis biomassa dari limbah kayu Aceh, serta menjajaki kerja sama dengan raksasa migas dunia seperti Petronas, Petrochina, dan Sinaco, yang diarahkan pada pengelolaan blok marginal dan potensi LNG skala kecil di Aceh.
Sektor lingkungan juga tak luput dari perhatian. Abu Salam mendapat tugas strategis merancang solusi pengelolaan limbah B3 industri dan medis, termasuk rencana pendirian hazardous waste facility skala provinsi yang terintegrasi.
Penunjukan Abu Salam mendapat dukungan penuh dari Juru Bicara KPA Luwa Nanggroe, Umar Hakim Ilhami, yang menegaskan bahwa langkah Mualem sejalan dengan semangat kekhususan Aceh.
“Pengangkatan Abu Salam bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari strategi besar Mualem untuk menempatkan Aceh di jalur investasi global. Dengan dasar UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) dan otonomi khusus, Aceh memiliki ruang legitimasi penuh untuk menjalin kerja sama internasional, baik di bidang energi, keuangan, maupun lingkungan,” ujar Umar Hakim.
Ia juga menyebut, Abu Salam yang kini juga dipercaya sebagai Ketua KPA Luwa Nanggroe adalah figur yang tepat karena memiliki jejaring luas dengan kalangan diaspora, investor luar negeri, serta basis akar rumput yang kuat di Aceh.
Keputusan Mualem ini dipandang sebagai sinyal positif bahwa Pemerintah Aceh ingin keluar dari ketergantungan fiskal dan mulai mendorong pembangunan berbasis investasi produktif.
Skema kemitraan yang difasilitasi Abu Salam diharapkan mampu membuka pasar baru bagi UMKM Aceh, sekaligus mendorong sektor energi, infrastruktur, dan ekonomi hijau.
Dengan mandat ini, Abu Salam bukan hanya sekadar penasehat, melainkan jembatan strategis antara Pemerintah Aceh, dunia usaha, diaspora, dan investor global.