LAMPURA, LAMPUNGNEWSPAPER- Ada hal unik yang terjadi saat giat deklarasi pilkada damai dilaksanakan Bawaslu di Kabupaten Lampung Utara.
Para peserta yang kebanyakan berasal dari aparat desa itu berebut amplop, tepatnya disosialisasi dan ikrar netralitas pada pilkada serentak tahun 2024 di aula Tapis Sekdakab Lampung Utara, Kamis, 26 September 2024. Yang diikuti oleh 246 desa/ kelurahan dan perwakilannya itu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aparat desa tampak berebut. Hanya untuk mendapatkan uang transportasi, yang diberikan kepada kepala desa atau perwakilan datang dalam kegiatan itu.
Pemandangan itu, tidak beda seperti warga mengantri sembako, demi mendapat uang senilai Rp150 ribu dari panitia penyelenggara. Yang didominasi oleh staf, dari Bawaslu Kabupaten Lampung Utara tersebut.
BACA JUGA:Pemkab Lampung Barat Bersama Kementan RI Melakukan Panen Raya Padi
Tidak nampak keteraturan, meski dalam kegiatan dilaksanakan untuk mengedepankan sikap kades/ lurah dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Yang netral, berintegritas dan sikap - sikap kebaikkan lainnya diatur dalam peraturan perundang - undangan yang ada.
Mereka diharuskan mengikuti mekanisme, maupun proses yang ada didalam peraturan perundang - undangan yang ada. Khususnya dalam undang - undang desa, tidak hanya fokus kepala desa melainkan juga mengikat kepada aparat dibawahnya.
Sehingga masyarakat mempertanyakan kredibilitas, dari aparat desa/ kelurahan di Kabupaten Lampung Utara. Sebab, bukan tanpa alasan, hanya untuk mendapatkan uang tidak lebih Rp200 ribu harus mengorbankan etika dan integritas-nya.
"Itu yang kami pertanyakan, kok sebegitu-nya mereka (oknum) pamong desa berebut uang akomodasi dari Bawaslu. Padahal kan pejabat publik, apa itu yang mesti dikedepankan. Bagaimana kalau kedepan ada "Serangan Fajar" menghantam desa mereka. Apakah tidak berpaling ke salah satu Paslon, seperti diutarakan Bawaslu Lampung dalam sosialisasi tersebut," ujar salah seorang warga disana, Awan.
Meski, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung itu mengkampanyekan tentang integritas. Tidak hanya pamong, melainkan juga aparat dibawahnya.
"Kepala desa jangan banyak gerakan, jangankan dia bergerak dengan kedipan mata saja bisa mengarahkan warganya. Sebab, bukan kades adalah jabatan publik yang dipilih langsung oleh masyarakat," ujar Komisioner Bawaslu Lampung, Suheri dalam sambutannya.
Sehingga, tidak beleebihan bila itu menjadi pedoman pada pelaksanaan pilkada. Khususnya saat masa krusial, seperti saat ini kampanye terbuka. Yang dimulai dua hari lalu, sampai dengan tanggal 26 November 2024, atau H-1 pencoblosan.
"Saya rela datang jauh - jauh, karena Lampung Utara tanah kelahiran dan tempat dibesarkan. Padahal ada undangan juga ke Tubaba, tapi lebih memilih kesini. Saya mohon, tidak sampai sujud - sujud jauhilah gerakan - gerakan mengarah kepada salah satu calon," ujarnya.