Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri, Rapat Paripurna DPR soal HMP Batal
Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Surat pengunduran diri diserahkan ke Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Presiden Prabowo. Foto Ist--
JAKARTA,LAMPUNGNEWSPAPER.COM– Rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026) batal digelar.
Pembatalan tersebut menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR RI. Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, membenarkan pembatalan agenda rapat paripurna tersebut.
"Iya (batal rapat paripurna)," kata Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, DPR menerima usulan HMP terhadap Gibran pada Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyebut usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
BACA JUGA:Wapres Gibran Dikabarkan Ajukan Pengunduran Diri ke Presiden Prabowo
BACA JUGA:Polisi Humanis Kawal Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran di Lampung, Massa Sampaikan 8 Tuntutan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membenarkan telah menerima salinan surat pengunduran diri Gibran.
Yusril menyebut surat tersebut hanya terdiri atas lima paragraf. Adapun alasan pengunduran diri berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
"Jadi alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga membenarkan penyerahan surat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Gibran datang langsung ke Gedung MPR RI untuk menyampaikan permohonan pengunduran diri dan meminta agar segera diproses.
Muzani mengatakan, berdasarkan keterangan Gibran, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menambahkan, MPR akan menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai mekanisme ketatanegaraan. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan mengacu pada ketentuan UUD 1945, dengan batas waktu paling lambat 60 hari.
Sumber:
- Share:
