Kemenkop Dorong Koperasi Pesisir Perkuat Posisi Tawar Nelayan

LAMPUNGTIMUR,LAMPUNGNEWSPAPER.COM— Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong penguatan koperasi di wilayah pesisir untuk meningkatkan posisi tawar nelayan kecil melalui penyediaan modal melaut, akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penyerapan hasil tangkapan, hingga fasilitas penyimpanan dingin.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus ketergantungan nelayan terhadap pedagang perantara serta menciptakan rantai usaha perikanan yang lebih adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi, Panel Barus, menyampaikan hal itu dalam pembukaan Seminar Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir bertema “Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi”, Kamis (22/10/2026).

Menurut Panel, persoalan utama yang dihadapi nelayan kecil saat ini bukan hanya peningkatan produksi, tetapi juga ketimpangan dalam rantai nilai perikanan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan mereka.

“Tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar peningkatan produksi, melainkan keadilan rantai nilai dan tingkat kesejahteraan nelayan kecil yang masih rentan,” ujar Panel.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah persoalan sistemik yang membuat masyarakat desa sulit keluar dari kemiskinan. Di antaranya, tingginya harga kebutuhan konsumsi dan produksi akibat distribusi yang tidak efisien, terbatasnya akses pembiayaan dengan bunga rendah, serta rendahnya harga jual hasil produksi.

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat bergantung pada sistem ijon, rentenir, dan tengkulak untuk memenuhi kebutuhan modal maupun operasional usaha.

“Hal-hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam siklus utang dan tetap miskin,” jelasnya.

Panel menambahkan, nelayan pesisir membutuhkan dukungan modal yang cukup besar untuk melaut. Selain pembiayaan, ketersediaan solar bersubsidi dan es menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan serta menjaga mutu hasil tangkapan.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, mengatakan seminar tersebut menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi persoalan ekonomi masyarakat pesisir, menghimpun masukan, dan merumuskan langkah konkret dalam memperkuat peran koperasi.

Menurut Ela, pengembangan ekonomi pesisir membutuhkan hubungan usaha yang sehat, transparan, dan adil antara nelayan, pedagang pengumpul, koperasi, serta seluruh pelaku usaha perikanan.

Ia menilai pedagang pengumpul tetap memiliki peran penting dalam rantai pemasaran hasil perikanan. Karena itu, penguatan koperasi perlu diarahkan untuk membangun kemitraan yang lebih seimbang, bukan semata-mata menghilangkan peran pedagang perantara.

Kajian lapangan Kementerian Koperasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Lampung Timur menunjukkan bahwa akses nelayan kecil ke pasar yang lebih luas masih bergantung pada sejumlah pedagang pengumpul.

Ketergantungan tersebut tidak terlepas dari layanan yang diberikan pedagang pengumpul, mulai dari penyediaan modal operasional, akses uang tunai, kepastian pembelian hasil tangkapan, hingga bantuan saat musim paceklik.

Sumber: