DPRD Lampung Bedah Total APBD 2027, Giri: Anggaran Tak Berdampak Siap Dipangkas

LAMPUNGNEWSPAPER.COM– Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan DPRD mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada 2027.

Seluruh pos anggaran dibuka secara transparan untuk dievaluasi, sementara belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan dipangkas agar alokasi anggaran lebih fokus pada program prioritas.

Menurut Giri, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses penyusunan APBD berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas," ujar Giri, Rabu (29/7/2026).

BACA JUGA:Perbaikan Jalan Ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai Dimulai, Ketua DPRD Lampung Tuntut Hasil Berkualitas

BACA JUGA:Dukung Ketahanan Pangan, DPRD Lampung Ikut Tanam Raya Jagung Bersama Polda Lampung

Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung, Giri menegaskan APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, menekan ketimpangan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Ia mengatakan penentuan prioritas anggaran akan mengacu pada sejumlah indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan gini ratio.

DPRD juga berkomitmen mengawal program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya sektor pertanian melalui dukungan anggaran untuk penyediaan dryer, pupuk, bibit, serta pengendalian hama.

"Kami ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan," katanya.

Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD juga menemukan sejumlah persoalan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya di RS Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum didukung peralatan medis yang memadai.

Menurut Giri, kondisi tersebut harus segera ditangani melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

DPRD juga menyoroti usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang mencapai 7 hingga 15 persen. Giri menilai kenaikan tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik.

"Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri," tegasnya.

Sumber: