Prof. Nairobi: Kenaikan BI Rate Harus Diimbangi Fiskal

BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG NEWSPAPER – Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Prof. Nairobi, menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,75 persen merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global. Namun, kebijakan moneter tersebut tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan kebijakan fiskal yang kuat dari pemerintah.

Prof. Nairobi menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan merupakan instrumen paling cepat yang dimiliki Bank Indonesia untuk merespons tekanan terhadap rupiah di pasar keuangan.

"Ketika BI Rate dinaikkan, aset berdenominasi rupiah menjadi lebih menarik bagi investor karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini dapat membantu menahan arus modal keluar sehingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat dikurangi," ujarnya kepada Lampung Newspaper, Selasa, 7 Juli 2026.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku pasar bahwa Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mengendalikan inflasi.

"Kepercayaan pasar sangat penting. Kenaikan BI Rate bukan hanya soal angka, tetapi juga membangun keyakinan bahwa otoritas moneter serius menjaga stabilitas ekonomi," katanya.

Dia menambahkan, pengetatan kebijakan moneter turut berperan mengendalikan inflasi melalui penurunan permintaan domestik. Dengan biaya pinjaman yang meningkat, konsumsi maupun investasi akan menjadi lebih selektif sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan dapat ditekan.

Meski demikian, Dia mengingatkan bahwa efektivitas kenaikan BI Rate memiliki keterbatasan apabila pelemahan rupiah lebih banyak dipicu faktor eksternal, seperti konflik geopolitik, penguatan dolar Amerika Serikat, maupun perubahan kebijakan moneter negara-negara maju.

"Dalam situasi seperti itu, kenaikan BI Rate lebih berfungsi sebagai instrumen defensif untuk mencegah pelemahan rupiah yang lebih dalam, bukan serta-merta membuat rupiah menguat secara signifikan," jelasnya.

Di sisi lain, Prof. Nairobi mengakui kebijakan suku bunga tinggi juga membawa konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi nasional. Dunia usaha akan menghadapi biaya modal yang lebih mahal, sementara rumah tangga harus menanggung cicilan kredit yang lebih tinggi.

"Akibatnya, keputusan konsumsi dan investasi menjadi lebih hati-hati sehingga pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama," ungkapnya.

Karena itu, Dia menilai pemerintah perlu memperkuat peran kebijakan fiskal sebagai pendamping kebijakan moneter. Menurutnya, stabilitas rupiah dalam jangka menengah dan panjang tidak cukup hanya mengandalkan instrumen suku bunga.

"Pemerintah harus menjaga disiplin fiskal melalui pengelolaan defisit anggaran yang sehat, pembiayaan utang yang hati-hati, serta mengarahkan belanja negara pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan produktivitas," katanya.

Dia menyebut investasi pemerintah pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor berorientasi ekspor akan memperkuat fundamental ekonomi nasional. Dengan meningkatnya kapasitas produksi dan devisa dari ekspor maupun investasi langsung, ketahanan rupiah terhadap gejolak global akan semakin baik.

Prof. Nairobi menjelaskan, secara umum kebijakan moneter dan fiskal memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas jangka pendek melalui pengaturan suku bunga dan operasi pasar, sedangkan pemerintah membangun fondasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan anggaran dan reformasi struktural.

Sumber: