Wakil Rakyat Nilai Program MBG di Kota Metro Cekik Nadi UMKM

METRO,LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Ancilla Hernani meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dikarenakan banyak pelaku UMKM menderita kerugian, bahkan berdampak pada disparitas sosial antara pelaksana MBG dengan guru non PNS.

Ancilla Hernani menyebut, program pemerintah seharusnya dilaksanakan atas prinsip perjuangan menyejahterakan rakyat, bukan malah menyebabkan usaha kecil gulung tikar.

"MBG itu ternyata berdampak ada beberapa hal yang tidak baik di tengah masyarakat kita. Teman-teman yang biasa kerja di kantin-kantin sekolah tergerus dan lama-lama menjadi tutup. Teman-teman UMKM yang biasa jual makanan juga banyak yang gulung tikar," cetus Ancilla, Minggu, (1/2/2026) 

BACA JUGA:Awasi Ketat Sebaran Penyakit Hewan, DKP3 Kota Metro Gelar Rakor TRC-PHMS

BACA JUGA:Aksi Damai IMM di DPRD Kota Metro Gaungkan 5 Tuntutan

"Kalau saya pada intinya, jika tujuan awal MBG itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi, maka kembalikan lagi ke rakyat," timpalnya.

Politisi yang juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Metro itu menjelaskan, sebelumnya, pihaknya bermaksud agar anggaran pelaksanaan MBG bisa dialokasikan ke Dinas Perdagangan dan Dinas UMKM, agar bisa merangkul pelaku UMKM.

Namun, alih-alih menyejahterakan pelaku UMKM, pelaksana MBG dituding mencari keuntungan pribadi dan bekerja sama dengan pelaku usaha yang sudah besar.

"Kan dari awal kita memang berpikirnya ke sana, tapi semakin ke sini kan bukan itu yang tercapai. Malah sekarang dari pengelolaan MBG itu ada oknum yang bukannya membantu pengusaha kecil di bawah, malah semuanya dijadikan bisnis pribadi yang sifatnya memang membesarkan bisnis mereka yang dari awal, kan kasian yang di bawah," bebernya.

Wakil rakyat bakal berkoordinasi dengan pelaku UMKM yang terdampak dan memanggil pelaksana MBG, untuk berdiskusi di DPRD Kota Metro guna menemukan win-win solution. 

"Program MBG itu dibiayai oleh negara, negara dapat duit dari mana? Dari rakyat kan? Maka kembalikan lagi dong ke rakyat," tukasnya. 

Selain berdampak buruk bagi UMKM, pelaksanaan MBG juga disebut menyebabkan kesenjangan sosial, khususnya pada perbedaan gaji yang selisihnya berkali lipat antara pelaksana MBG dengan guru honorer.

"Kalau kita bicara pendidikan, ini kan teman-teman sudah lihat, sudah viral juga di mana-mana gaji karyawan MBG ada yang Rp7 juta, ada yang Rp5 juta, minimal kemarin kalau saya tidak salah dengar itu minimal Rp3 juta. Nah, guru honor kita berapa gajinya? Ada yang Rp300 ribu. Itu pun berapa bulan digajinya?," ulasnya.

"Kita percayakan anak-anak kita untuk dididik oleh mereka, aset bangsa kita. Tapi kalau ternyata pada kenyataannya perlakuannya seperti ini, petugas yang di MBG itu baru berapa bulan berjalan dengan yang memang sudah dipatok, lalu ada janji dinaikkan sebagai tenaga PPPK, apakah di sini adil? Ya menurut saya sangat tidak adil. Artinya ini harus dievaluasi," tandasnya.

Sumber: