Tiga Poin Penting Hasil Apeksi Outlook Bandar Lampung 2025

Tiga Poin Penting Hasil Apeksi Outlook Bandar Lampung 2025

--

BANDARLAMPUNG - Terdapat 3 poin penting yang disepakati dalam forum asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia (Apeksi) Outlook di Bandar Lampung 2025.

 

Acara Apeksi Outlook 2025 telah ditutup pada acara yang berlangsung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025) malam.

 

Rangkain acara sudah dilakukan sejak pagi hari, dengan acara begawi jejama, dan senam lagu Tabola Bale

 

Lalu pada siang harinya dilanjutkan dengan major talks. Sore harinya dilanjutkan dengan sarasehan.

 

Lalu, pada malam harinya dilanjutkan dengan acar refleksi akhir tahun, membahas bencana Sumatera, dan rencana tahun depan.

 

Selain dihadiri oleh para peserta anggota Apeksi, Acara Apeksi Outlook 2025 tersebut dihadiri oleh Forkopimda dari Provinsi dan Kota Bandar Lampung.

 

Tampak, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal datang ke acara Apeksi Outlook 2025 tersebut.

 

Jajaran lurah, Forkopimcam, OPD juga bahu membahu membantu meyukseskan acara ini.

 

Direktur Eksekutif APEKSI Alwia Rustam mengatakan ada tiga poin yang disepakati oleh para wali kota se-Indonesia dalam pertemuan yang dilakukan pada Outlook Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.

 

"Ada tiga poin yang disepakati. Evaluasi perencanaan tata ruang. Advokasi regulasi. Dan penguatan tanggung jawab wilayah pemerintah kota," ujarnya, Sabtu (20/12/2025) malam.

 

Hal ini juga kata Dia, berkaitan dengan isu kebencanaan di Sumatera.

 

Ia meminta setiap wali kota meninjau ulang RTRW dan RPJMD agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

 

Sehingga dapat meminimalisir dampak dari bencana apabila hal tersebut terjadi.

 

"Selain itu, APEKSI juga akan mengadvokasi tumpang tindih kewenangan pusat, provinsi, dan daerah yang kerap menghambat respons bencana," ujarnya.

 

Ia menyebut kedepannya Apeksi akan memfokuskan langkah lanjutan.

 

"Yakni pada advokasi kebijakan tata ruang. Penguatan koordinasi antarlembaga pemerintahan. serta penghitungan ulang kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," ujarnya.

 

Menurutnya tugasnya di Apeksi, guna memastikan suara daerah terdengar di tingkat nasional.

 

"Karena pemerintah kota adalah pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan dampak setiap krisis," katanya.

Sumber: